Gelombang komersialisasi dan privatisasi pulau-pulau kecil di wilayah Nusa Tenggara Timur atas nama investasi pariwisata eksklusif memicu penolakan keras dari berbagai kalangan lingkungan hidup. Penyelamatan pulau-pulau kecil dan ekosistem pesisir yang diusung oleh WALHI Tegal menolak tegas komersialisasi ekstrem yang mengasingkan masyarakat nelayan lokal dari wilayah tangkap dan tempat tinggal tradisinya. Pulau-pulau kecil memiliki daya dukung lingkungan yang sangat rentan, terutama terkait ketersediaan air bersih dan kerapuhan batas pantai dari ancaman abrasi. Pembangunan resort mewah skala besar tanpa batas daya dukung mengancam kehancuran total ekosistem pulau tersebut.

Eksploitasi daratan pulau kecil untuk infrastruktur pariwisata sering kali memicu pembuangan limbah langsung ke perairan laut dangkal. Dampak buruknya dirasakan langsung oleh terumbu karang dan padang lamun yang menjadi tempat pemijahan alami ikan-ikan lokal.

Privatisasi pulau juga melanggar hak-hak asasi nelayan tradisional untuk menyandar atau mengamankan perahu saat cuaca buruk di laut lepas. Pembatasan akses pantai secara sepihak oleh korporasi asing menciptakan krisis sosial dan menghilangkan kedaulatan warga atas wilayah pesisirnya sendiri.

Gerakan perlindungan pulau-pulau kecil dari privatisasi dan investasi destruktif terus disosialisasikan oleh WALHI Surabaya melalui penggalangan dukungan publik dan peninjauan kembali izin tata ruang pesisir (RZWP3K). Tata kelola pesisir wajib memprioritaskan keselamatan warga dan kelestarian ekosistem.

Pemerintah diimbau untuk konsisten menerapkan regulasi yang melarang penguasaan penuh pulau kecil oleh pihak swasta perorangan maupun korporasi. Pengelolaan pulau kecil harus berbasis pada pemanfaatan berkelanjutan oleh komunitas lokal yang menjaga kelestarian alam secara turun-temurun.

Sinergi advokasi pertahanan wilayah pesisir dan laut di kawasan kepulauan ini diperkuat oleh jejaring WALHI Denpasar yang konsisten menolak eksploitasi pariwisata masif. Penolakan komersialisasi pulau kecil merupakan langkah vital menjaga keutuhan wilayah darat dan laut Indonesia.